Bengkulu – Pandemi Covid-19 secara tidak langsung menimbulkan dampak pada semua sektor, termasuk program Keluarga Berencana (KB).
Dimana ada 4.000 aceptor KB di Provinsi Bengkulu yang terputus atau terhenti selama Covid-19. Untuk itu guna mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar program KB, karena dampak Covid-19, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyalurkan APD kepada seluruh bidan desa.
Minimalnya, satu bidan mendapatkan satu APD agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita membuat gerakan bersama, semua bidan desa diminta untuk tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah tugas masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” sampai Gubernur Rohidin.
Selain itu, Gubernur Rohidin berharap, dengan dibagikan APD kepada seluruh bidan desa sejumlah 1.500 buah, melalui Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Bengkulu, seluruh perangkat desa, ikatan Penyuluh Lapangan KB termasuk penggerak PKK pada tingkat desa dan kelurahan, juga agar bersinergi membuat jadwal untuk pelayanan KB bisa dilaksanakan melalui tenaga bidan setempat.
“Dalam pelayanan agar tetap sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat terlayani program KB dan terhindar dari Covid 19. Tapi masyarakat juga diminta jujur kepada petugas dengan kondisi kesehatannya. Apalagi jika ada riwayat perjalanan keluar Bengkulu dan mengalami sakit, sehingga petugas tahu apa yang mesti dilakukan dalam pelayanannya,” jelas Rohidin, pada Kamis, (7/5/2020).
Senada dengan itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indoensia (IBI) Provinsi Bengkulu Yusniar menjelaskan, pelayanan di masa Covid-19 ini harus mengikuti beberapa protokol kesehatan, salah satunya pemberi layanan atau petugas bidan juga harus menggunakan APD.
Apalagi sebelumnya keluhan yang banyak disampaikan para bidan di desa karena kesulitan mendapatkan APD dalam menjalankan tugasnya.
“Alhamdulillah Pak Gubernur langsung merespon dan akan memberikan 1.500 APD. Nanti kita akan distribusikan terutama sasarannya ke bidan desa supaya pelayanan di desa tetap bisa dilaksanakan kemudian juga untuk bidan yang praktek mandiri,” katanya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Rusman Efendi menambahkan, dalam rangka cegah putus pakai KB di masa pandemi Covid-19 memang gerakan bersama harus benar-benar sampai kepada masyarakat.
Kemudian juga menggerakkan bidan desa, atau tenaga medis lainnya agar pelayanan KB tetap dilayani dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan covid-19.