Legislator Sayangkan RSUD M Yunus Kenakan Biaya Pasien Reaktif

Bengkulu – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyayangkan atas adanya dugaan biaya isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu, untuk pasien yang dinyatakan reaktif kasus Corona Virus Disease (Covid-19).

Dengan adanya laporan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi akan memanggil pihak RSUD M Yunus untuk mempertanyakannya.

“Kami akan panggil pihak RSUD M Yunus. Kenapa bisa terjadi dan apa masalahnya, kenapa harus dibebankan kepada pasien reaktif,” ungkap dalam keterangannya pada Sabtu, (13/6/2020).

Selain itu ditegaskan Dempo, pihak legislatif juga akan memberikan peringatan keras kepada pihak rumah sakit M Yunus atas hal tersebut. Mengingat isolasi pasien reaktif Covid-19, masih ditanggung oleh Pemerintah. Apalagi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 Provinsi Bengkulu sudah teranggarakan sebesar Rp 30,8 miliar.

“Tidak hanya itu, Komisi IV yang membidangi kesehatan dan juga pendidikan, akan mengevaluasi anggaran yang ada di RSUD M Yunus Bengkulu melalui dana BLUD. Anggarannya akan kita evaluasi,” beber politisi PAN ini.

Dikatakan Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini, hal tersebut tidak akan terjadi, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) tegas menjalankan aturan. Artinya, Gubernur harus melihat masalah ini.

“Ini fakta nyata, yang mesti diperbaiki seorang pemimpin. Apalagi sudah banyak kejadian pelayanan di RSUD M Yunus yang membuat masyarakat kesulitan. Dicontohkan, seperti pasien terlantar sampai meninggal, sekarang pasien di suruh isolasi tapi bayar. Dulu ingat kan semua publik ada warga bawa anaknya yang meninggal dari RSUD M Yunus ke dusunnya masukan tas pakai travel, karena tarif ambulance sangat mahal,” tuturnya.

Lebih lanjut berpihak dari masalah-masalah yang terjadi, dijelaskan Dempo, pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk masyarakat. Dimana pelayanan publik di bidang kesehatan itu jelas tujuannya service, dan bukan tujuannya keuntungan uang. Pasalnya rumah sakit itu baik gaji maupun obat dan kebutuhan lain sudah di anggarkan oleh APBD. Bahkan jika kurang agar disampaikan ke DPRD supaya setujui penambahannya.

“Soal pelayanan masyarakat, apalagi soal kesehatan jangan dijadikan ajang permainan, atau mencari keuntungan semata. Ini soal nyawa, nanti soal membangun tapi nyawa ini mesti hal utama yg diselamatkan. Untuk apa membangun kalau nyawa rakyat tak terlindungi. Semoga Allah mengampuni dosa kita para pengambil kebijakan dan ke depan tidak terjadi kembali,” tutupnya.